Log in Register

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Sign in using your account with:
  • facebook
  • google
  • twitter

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Captcha *
Statik Kontent

Statik Kontent (30)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GIANYAR

NOMOR   583  / E-19 /HK/2018

 

TENTANG

 

PENETAPAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN GIANYAR

 

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN GIANYAR,

 

Menimbang   :  a.   bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 91 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;

 

  1. bahwa  Penetapan  uraian tugas sebagaimana dimaksud  dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

 

 Mengingat  : 1. Undang-Undang  Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada unit Kerja yang menangani urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5);

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan    :

 

KESATU          :    Menetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA           :     Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.

KETIGA          :    Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar Nomor 344/E-19/2017 tentang Penetapan Uraian Tugas  Jabatan Struktural dan Fungsional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT      :     Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di Gianyar

pada tanggal 19 Pebruari 2018

 

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN GIANYAR,

 

 

                                        I PUTU GEDE BAYANGKARA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

  1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
  2. Bupati Gianyar
  3. Wakil Bupati Gianyar
  4. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
  5. Insfektur Kabupaten Gianyar.
  6. Kepala Dinas/Badan/Kantor/ Bagian /Unit Kerja/dilingkunganPemerintah Kabupaten Gianyar.
  7. A r s i p

 

 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GIANYAR

NOMOR  583/E-19/HK/2018

TENTANG PENETAPAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GIANYAR

 

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTUR DAN FUNSIONAL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GIANYAR

 

  1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar.

Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah, dengan uraian tugas ;

  1. merumuskan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran pendudukan pelayanan pencatatan sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
  2. melaksanakan kebijakan bidang pelayanan pendaftaran pendudukan pelayanan pencatatan sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
  3. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan pendaftaran pendudukan pelayanan pencatatan sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
  4. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan pendaftaran pendudukan pelayanan pencatatan sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
  5. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pendaftaran pendudukan pelayanan pencatatan sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
  6. melaksanakan administrasi Dinas;
  7. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;
  8. memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang beserta jajarannya sesuai dengan rencana kerja dan tingkat pencapaian kinerja kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  9. melakukan upaya-upaya pembinaan, ketertiban kantor, disiplin kerja, dan mendorong peningkatan kinerja pegawai;
  10. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan kajian dalam penyusunan dan penetapan kinerja kegiatan untuk tahun berikutnya;
  11. mendistribusikan tugas kedinasan lainnya kepada bawahan sesuai fungsi bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  12. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan kinerja yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
  13. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
  14. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

 

  1. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar.

Mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Dinas, dengan uraian tugas :

  1. mengkoordinasikan kegiatan, penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;
  2. membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
  3. mengkoordinasikan dan menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan Dinas;
  4. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah, milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
  5. melaksanakan administrasi Sekretariat Dinas;
  6. menyusun rencana kerja Sekretariat Dinas berdasarkan program kerja Dinas serta kebijakan lain di bidang kesekretariatan sesuai petunjuk dan instruksi atasan;
  7. memberi intruksi, petunjuk, bimbingan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan agar terjalin sinkronisasi dalam pencapaian target kinerja kegiatan;
  8. menilai kinerja hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan maupun bawahannya  sebagai  bahan  pertimbangan dalam pengembangan karier;
  9. melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja Dinas yang dilakukan oleh Bidang-bidang;
  10. melaksanakan kebijakan mengenai tata usaha rumah tangga Dinas yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan, termasuk inventaris Dinas,  dan aktiva lainnya yang merupakan harta kekayaan milik Dinas;
  11. melaksanakan kebijakan mengenai urusan umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga Dinas, dan hubungan masyarakat sesuai dengan pedoman, norma, standard dan prosedur yang berlaku;
  12. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran Dinas;
  13. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban.

 

  1. Kasubag Keuangan dan Perencanaan pada Sekretariat Dinas.

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, barang milik daerah, milik negara, layanan pengadaan barang/jasa, menyusun rencana, program dan anggaran, indikator kinerja utama, memantau, evaluasi dan menyusun laporan dinas, dengan uraian tugas :

  1. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan Rencana Strategis Dinas;
  2. menyiapkan bahan kordinasi, penyusunan perubahan rencana, program dan anggaran Dinas;
  3. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan Indiaktor Kinerja Utama Dinas;
  4. menyiapkan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pengendalian pelaksanaan rencana, program dan anggaran Dinas;
  5. menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, anggaran dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
  6. menyiapkan bahan koordinasi, pengelolaan tata laksana keuangan, pengelolaan akuntansi, urusan perbendaharaan dan pelaporan keuangan;
  7. menyiapkan bahan koordinasi dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;
  8. menyiapkan bahan koordinasi, pengelolaan barang milik daerah dan barang milik Negara;
  9. menyiapkan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan;
  10. menyiapkan bahan koordinasi, pengelolaan perbendaharaan dan penyelesaian kerugian daerah;
  11. melaksanakan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  12. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan program kerja Dinas;
  13. memberi intruksi, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan langsung serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas agar dapat mencapai target kinerja dan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  14. mengevaluasi kinerja hasil pelaksanaan tugas oleh bawahan langsung sebagai bahan pertimbangan dalam   pembinaan danpengembangan karier;
  15. menyiapkan bahan/data untuk keperluan penyusunan anggaran pembiayaan kegiatan rumah tangga Dinas;
  16. mengkoordinasikan dan harmonisasi usulan rencana program kerja/kegiatan yang diusulkan oleh Sekretariat, Bidang-bidang;
  17. menyusun daftar usulan program/kegiatan yang disampaikan oleh Sekretariat, Bidang-bidang;
  18. menyiapkan dan melaksanakan usulan revisi atas Dokurnen Pelaksanaan Anggaran pada Sekretariat dan Bidang-bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
  19. meneruskan dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan yang sudah mendapat pengesahan kepala unit teknis pelaksana kegiatan yang ada di lingkungan Dinas;
  20. melakukan monitoring terhadap kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit teknis pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas;
  21. menghimpun data secara periodik sebagai bahan pelaporan Dinas atas hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan oleh unit - unit teknis pelaksanaan-kegiatan dilingkungan Dinas;
  22. menyiapkan bahan rapat pimpinan  terkait  dengan   kinerja/hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit teknis pelaksana kegiatan di lingkungan Dinas, serta menyusun hasil/risalah rapat;
  23. melaksanakan kegiatan pengelolaan perbendaharaan dan tata usaha keuangan rumah tangga Dinas;
  24. melaksanakan pengurusan gaji dan tunjangan lainnya untuk pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  25. melaksanakan pengendalian keuangan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  26. menyusun dan menyampaikan bahan laporan pertanggung-jawaban keuangan rumah tangga Dinas  sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  27. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
  28. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatannya  kepada Sekretaris

 

  1. Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas.

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketata usahaan, kerumah tanggaan, arsip, dokumentasi dan kepegawaian di Dinas,dengan uraian tugas :

  1. menyiapkan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan dan dokumentasi;
  2. menyiapkan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan Dinas;
  3. menyiapkan bahan koordinasi, pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai;
  4. menyiapkan bahan koordinasi, mutasi pegawai, analisis jabatan, analisis kinerja organisasi, analisis beban kerja, administrasi jabatan fungsional, organisasi dan tata laksana Dinas;
  5. melaksanakan administrasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  6. menyusun rencana kegiatan Sub Bag Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja Dinas;
  7. memberi intruksi, petunjuk, bimbingan kepada bawahan langsung serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas agar dapat mencapai target kinerja dan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yangberlaku;
  8. mengevaluasi kinerja hasil pelaksanaan tugas oleh bawahan langsung sebagai bahan pertimbangan  dalam pembinaan  dan pengembangan karier;
  9. menyusun rencana kebutuhan rumah tangga Dinas, baik berwujud barang bergerak dan tidak bergerak sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas;
  10. menatausahakan berupa mencatat, menyimpan, mengelola/memelihara dan mendistribusikan barang milik Daerah di lingkungan Dinas, serta menyiapkan bahan usulan penghapusan barang milik Daerah yang ada di lingkungan Dinas;
  11. mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan, ketertiban, kebersihan peralatan, perlengkapan, gedung kantor dan halaman kantorDinas;
  12. mengurus administrasi perjalanan dinas pegawai dan keprotokolan;
  13. mengurus pelayanan dan pemeliharaan sarana komunikasi Dinas;
  14. menyusun buku penjagaan pegawai sesuai dengan ketentuan yangberlaku;
  15. menyiapkan bahan usulan kepangkatan, pemindahan, pemberhentian, mutasi, kenaikan   gaji   berkala,   kartu   pegawai, karis/karsu, askes, taspen dan sejenisnya sesuai ketentuan yangberlaku;
  16. menyusun konsep usulan pengangkatan, pemindahan,pemberhentian, mutasi kenaikan pangkat, gajiberkala, penghargaan dan usulan lainnya yang terkait sesuai ketentuan berlaku;
  17. menyusun, rnenghimpun dan memelihara Daftar Urut Kepangkatan(DUK) pegawai;
  18. menyiapkan blanko-blanko dibidang kepegawaian secara periodik sesuai petunjuk, untuk keperluan bahan laporan;
  19. menyiapkan bahan absensi dan rekapitulasi absensi kepegawaian secara periodik, untuk keperluan bahan laporan;
  20. menata dan menyimpan berkas kepegawaian sesuai ketentuan yangberlaku;
  21. menyiapkan bahan penyusunan surat pernyataan menduduki jabatan, melaksanakan tugas pengurusan pelantikan, sumpahjabatan,dan sumpah PNS serta serah terima jabatan;
  22. menyiapkan bahan telaahan/kajian dan analisis organisasi maupun ketatalaksanaan terhadap analisis jabatan/pengukuran beban kerja serta menyiapkan bahan penyusunan program dan laporan P3waskat;
  23. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
  24. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatannya kepada Sekretaris

 

 

 

 

 

  1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan pembinaan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk yang meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk, dengan uraian tugas :

  1. menyiapkan penyusunan perencanaan pelaksanaan pelayanan pembinaan umum dan koordinasi di bidanng pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, mengelola dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk;
  2. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk, mengelola dokumen pendaftaran penduduk, mendata penduduk, monitoring, evaluasi, dan dokumentasi;
  3. melaksanakan pembinaan umum, fasilitasi, dan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk, mengelola dokumen pendafatran penduduk, mendata penduduk;
  4. memberikan bimbingan teknis, advokasi, konsultasi dan supervisi di bidang pelayanan pendafataran meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, mengelola dokumen pendafatran penduduk, mendata penduduk di Kabupaten/kota;
  5. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, mengelola dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk;
  6. mengkoordinasikan penatausahaan perndaftaran penduduk yang meliputi Pemberian Nomor Induk Kependudukan , penerbitan Kartu Keluarga. Surat Keterangan Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk dan Pindah DatangPenduduk;
  7. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugas nya;
  8. menginvetarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
  9. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk di Kabupaten/kota; dan
  10. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

 

  1. Kepala Seksi Identitas Penduduk

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan Identitas Penduduk di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, dengan uraian tugas :

  1. menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan, rencana, program dan anggaran identitas penduduk;
  2. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan identitas penduduk;
  3. menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang identitas penduduk;
  4. menyiapkan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identitas penduduk;
  5. menyiapkan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang identitas penduduk;
  6. melaksanakan administrasi Seksi Identitas Penduduk; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

 

 

 

  1. Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pindah datang penduduk di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, dengan uraian tugas :

  1. menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan, rencana, program dan anggaran pindah datang penduduk;
  2. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pindah datang penduduk;
  3. menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pindah datang penduduk;
  4. menyiapkan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pindah datang penduduk;
  5. menyiapkan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pindah datang penduduk;
  6. menyiapkan administrasi Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

 

  1. Kepala Seksi Pendataan Penduduk

Mempunyai tugas melaksanakan tugas dalam Pendataan Penduduk di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, dengan uraian tugas :

  1. menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran pendataan penduduk;
  2. menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pendataan penduduk;
  3. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pendataan penduduk;
  4. menyiapkan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendataan penduduk;
  5. menyiapkan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan penduduk;
  6. melaksanakan administrasi Seksi Pendataan Penduduk; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
  8. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan pencatatan sipil, dengan uraian tugas :

  1. menyusun rencana, memprogram dan menganggarkan bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
  2. melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
  3. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
  4. memberikan bimbingan teknis bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
  5. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
  6. melaksanakan administrasi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; dan
  7. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
  8. memberi petunjuk, bimbingan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan para Kepala Seksi agar terjalin sinkronisasi dalam pencapaian target kinerja kegiatan;
  9. menilai kinerja hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan para Kepala Seksi maupun bawahannya sebagai  bahan  pertimbangan dalampengembangan karier;
  10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan bentuk pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas.

 

 

 

 

  1. Kepala Seksi Pencatatan Kelahiran.

Mempunyai tugas melaksanakan Pencatatan Kelahiran, dengan uraian tugas :

  1. menyiapkan bahan koordinasi, menyusun rencana, program, anggaran seksi pencatatan kelahiran;
  2. menyiapkan bahan koordinasi, menyusun norma, standar, prosedur, kriteria di seksi pencatatan kelahiran;
  3. menyiapkan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di seksi pencatatan kelahiran;
  4. menyiapkan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis di seksi pencatatan kelahiran;
  5. menyiapkan bahan koordinasi, melaksanakan evaluasi dan pelaporan di seksi pencatatan kelahiran;
  6. melaksanakan administrasi Seksi Kelahiran; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
  8. memberi petunjuk, bimbingan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan para staf agar terjalin sinkronisasi dalam pencapaian target kinerja kegiatan;
  9. menilai kinerja hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan para staf sebagai bahan  pertimbangan dalam pengembangan karier;
  10. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
  11. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan bentuk pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang.

 

  1. Kepala Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian.

Mempunyai tugas melaksanakan  pencatatan perkawinan dan perceraian, dengan uraian tugas :

  1. menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan rencana, memprogram dan menganggarkan seksi pencatatan perkawinan dan perceraian;
  2. menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi pencatatan perkawinan dan perceraian;
  3. menyiapkan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di seksi perkawinan dan perceraian;
  4. menyiapkan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di seksi perkawinan dan perceraian;
  5. menyiapkan bahan koordinasi, pelaksana evaluasi dan pelaporan di seksi pencatatan perkawinan dan perceraian;
  6. melaksanakan administrasi Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian;
  7. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
  8. memberi petunjuk, bimbingan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan para staf agar terjalin sinkronisasi dalampencapaian target kinerja kegiatan;
  9. menilai kinerja hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan para staf sebagai bahan  pertimbangan dalam pengembangan karier; dan
  10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi danbentuk pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang.

 

  1. Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

Mempunyai tugas melaksanakan  pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian, dengan uraian tugas :

  1. menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran fasilitasi pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
  2. menyiapkan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
  3. menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria fasilitasi pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
  4. menyiapkan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis di bidang fasilitasi pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
  5. menyiapkan bahan koordinasi, pelaksana evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
  6. melaksanakan administrasi Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
  7. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
  8. memberi petunjuk, bimbingan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan para staf agar terjalin sinkronisasi dalampencapaian target kinerja kegiatan;
  9. menilai kinerja hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan para staf sebagai bahan  pertimbangan dalampengembangan karier;
  10. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
  11. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan bentuk pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang.

 

  1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, dengan uraian tugas :

  1. menyusun rencana Operasional di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data;
  2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  5. melaksanakan pemanfaatan hasil analisis jabatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk bahan standardisasi jabatan;
  6. mengkoordinasikan pelaksanaan operasional di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
  7. mengkoordinasikan pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan database Kependudukan agar integritas Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan, keamanan sistem Nasional, dan seluruh perangkat teknologi informasi dan komunikasi tetap terjaga;
  8. mensosialisasikan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar operasional pelayanan Adminduk berjalan dengan baik;
  9. mengkoordinasikan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten;
  10. mengevaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas – tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
  11. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Informasi dan Administrasi Kependudukan; dan
  12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertuli

 

  1. Kepala Seksi Sistim Informasi Administrasi Kependudukan .

Mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dengan uraian tugas :

  1. menyiapkan bahan koordinasi, menyusun rencana, memprogram dan menganggaran penanganan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
  2. menyiapkan bahan koordinasi, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
  3. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
  4. menyiapkan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem informasi administrasi kependudukan;
  5. menyiapkan bahan koordinasi, dan sosialisasi serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
  6. pelaksanaan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak serta system aplikasi teknologi informasi dan jaringan komunikasi data sehingga tercipta komunikasi data dengan instansi lain;
  7. memberi petunjuk , bimbingan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan para staf agar terjalin sinkronisasi dalam pencapaian target kinerja kegiatan; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

 

  1. Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan.

Mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, dengan uraian tugas :

  1. menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan Anggaran seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan.
  2. menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria pengelolaan dan penyajian data kependudukan;
  3. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di seksi pengelolaan dan penyajian data kependudukan;
  4. melaksanakan penyiapan, melindungi, dan memelihara data kependudukan serta menjaga kerahasian data pribadi penduduk dalam database kependudukan;
  5. melaksanakan kompilasi, tabulasi, mencetak dan mendistribusikan data kependudukan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
  6. membuat dan pelaporan data agregat kependudukan secara regular sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. menyiapkan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di seksi pengelolaan dan penyajian data kependudukan;
  8. menyiapkan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyajian data kependudukan;
  9. melaksanakan administrasi Seksi Pengelolaan Dan Penyajian Data Kependudukan; dan
  10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kepeendudukan dan Pemanfaatan Data.

 

  1. Kepala Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.

Mempunyai tugas melaksanakan pengadaan jaringan, kerjasama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan, dengan uraian tugas :

  1. menyiapkan bahan koordinasi,menyusun rencana, memprogram dan menganggarkan kerjasama dan inovasi pelayanan;
  2. menyiapkan bahan koordinasi ,melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
  3. melaksanakan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dalam rangka percepatan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan;
  4. melaksanakan inovasi dan modifikasi mekanisme serta prosedur pelayanan penerbitan dokumen kependudukan guna mewujudkan pelayanan prima;
  5. melaksanakan pembinaan,mengkoordinasikan,mensosialisasikan serta koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan;
  6. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi administrasi seksi kerjasama dan inovasi pelayanan; dan
  7. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang pengeloloaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.

 

  1. Jabatan Fungsional Arsiparis

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional Arsifaris berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan uraian tugas :

 

  1. terlaksananya pemantauan pengelolaan arsip dinamis;
  2. terlaksananya praktek kerja kearsipan dinamis.;
  3. tersusunnya laporan praktek kerja kearsipan dinamis;
  4. terlaksananya pemantauan pengelolaan arsip statis;
  5. terlaksananya praktek kerja kearsipan statis;
  6. tersusunnya laporan praktek kerja kearsipan dinamis dan statis;
  7. terlaksananya pembinaan kearsipan; dan
  8. terseleggaranya pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi.

 

Thursday, 19 July 2018 00:00

Sk Tata Tertib

Written by

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

kabupaten gianyar

 

NOMOR 818/E-19/HK/2018

 

TENTANG

Penetapan TATA TERTIB petugas PELAYANAN

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

kabupaten gianyar

 

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKABUPATEN GIANYAR

Menimbang

 

  1. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah atispasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik prima dan berkualitas;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada surat a perlu menetapkan tata tertib petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Mengingat

 

  1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1655);
  2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang – Undang Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 

 

  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

 

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

:

Menetapkan tata tertib petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA

 

:

Tata tertib petugas pelayanan sebagaimana dimaksud  pada diktum Kesatu merupakan  pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar.

KETIGA

 

:

Keputusan Kepala Dinas ini mulai  berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Thursday, 19 July 2018 00:00

Sk Pengelolaan dan Pengaduan

Written by

BUPATI GIANYAR

 

PROVINSI BALI

 

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

 

NOMOR  820/E-19/HK/2018

 

TENTANG

 

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PENETAPAN MEKANISME PEDOMAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

 KABUPATEN GIANYAR

 

BUPATI GIANYAR,

 

Menimbang   : a.  bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana perangkat daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik, maka perlu dibentuk Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik;

  1. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

 

Mengingat     : 1.  Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1655);

 

  1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

 

  1. Undang – Undang Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 244 , Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 

  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);

 

  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);

 

  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

 

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5);

 

  1. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 87 Tahun 2016 tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Gianyar Nomor 137 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 137);

 

  1. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 122 Tahun 2016 tentang Penomoran dan Autentifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 122);

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

 

KESATU      : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik  pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Susunan Keanggotaan dan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

 

KEDUA       : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

  1. mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan;
  2. menyediakan formulir pengaduan yang terdiri atas identitas pengadu, uraian keluhan atas pelayanan, tempat dan waktu penyampaian pengaduan, tanda tangan;

 

 

  1. menerima dan mencatat laporan pengaduan baik lisan maupun tertulis dari penerima layanan;
  2. memproses dan menyelesaikan pengaduan kepada pihak terkait;
  3. memberikan jawaban atas pengaduan kepada pelapor;
  4. merekapitulasi dan membuat laporan pengelolaan pengaduan secara berkala kepada pembina;
  5. mempublikasikan laporan pengaduan dan tanggapan atas pengaduan pada laman website; dan
  6. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan.

 

KETIGA       : Segala biaya yang timbul sebagai akibad ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  Kabupaten Gianyar.

 

KEEMPAT   :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Thursday, 19 July 2018 00:00

SK Maklumat Pelayanan

Written by

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

kabupaten gianyar

 

NOMOR 819/e-19/hk/2018

 

TENTANG

Penetapan MAKLUMAT pelayanan

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

kabupaten gianyar

 

 

kepala DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN GIANYAR,

 

 

 

Menimbang

 

  1. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah atispasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada surat a perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Mengingat

 

  1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);

 

 

  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

:

Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA

 

:

Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KETIGA

 

:

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Wednesday, 18 July 2018 00:00

SK KODE ETIK

Written by

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

kabupaten gianyar

NOMOR 791/E-19/HK/2018

TENTANG

PEnetapan KODE ETIK pelayanan

PADA dinas kependudukan dan pencatatan sipil

 kabupaten gianyar

 

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GIANYAR,

 

Menimbang

:

  1. bahwa bedasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah atisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksu pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah atisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima.

Mengingat

:

  1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara nomor 5038;
  3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah   ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

 

 

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

:

Menetapkan Kode Etik Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA

 

:

Kode Etik Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar.

KETIGA

:

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Saturday, 16 June 2018 00:00

Struktur Organisasi

Written by
Page 1 of 3

Saran, Kritik & Pertanyaan

Prima syJl Kejaksaan IV Blok D No 82a Rt11 Rw11 Pondok Bambu Duren Sawit
Kadek Andhika Dwi PutraBr. Palak Sukawati-Gianyar
Ketut astaBr gentong tegallalang gianyar
i nyoman paramartabr. pesalakan, desa pejeng kangin, kab. gianyar
PutujanitriJl.nangka utara denpasar
derik yunita saribr. telabah batubulan
Ketut SudarsanaBatubulan Kangin Sukawati Gianyar
Pande KolehBr. Pande Kelurahan Beng Gianyar
Results 1 - 8 of 8

Persyaratan

Surat Pengantar RT dan RW Ijin tinggal tetap bagi orang asing Foto copi Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan
Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin Surat pengantar RT/RW dan Kepala desa/lurah
Surat Pengantar RT/RW Surat Keterangan kelahiran dari dokter/ bidan/penolong kelahiran Nama dan identitas saksi
Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan-

Kontak dan Bantuan

  • Alamat : Jalan Kebo Iwa Gianyar (Timur GOR Kebo Iwa)
  • Email : capilgianyar@gmail.com
  • Phone 1 : 0361-943236

Peta Lokasi

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree